Medan (SIB)
Sektor usaha kecil menengah (UKM) atau kalangan pelaku bisnis ekonomi lemah (Ekolem) lainnya, akan dijadikan prioritas utama bila kandidat calon walikota Medan dokter Sofyan Tan, bersama calon wakilnya Nelly Armayanti SP MSP, nantinya terpilih dan duduk sebagai walikota dan wakil walikota periode 2010-2015 dalam Pilkada Kota Medan 12 Mei mendatang.
“Kalau rakyat kota Medan nanti memilih kami (dalam Pilkada Kota Medan) dan menang untuk duduk memimpin kota ini, hal pertama yang akan kami kerjakan adalah membenahi sektor UKM, antara lain membangun dan menata 56 pasar-pasar tradisional di seputar kota Medan. Ini merupakan komitmen kebijakan terpadu pemerintah kota untuk mengatasi masalah pengangguran, khususnya membuka lapangan kerja dan menjamin hak berusaha bagi warga kota itu sendiri, sehingga bisa dihindari tindakan gusur menggusur,” papar Sofyan Tan kepada SIB di Medan, Senin (29/3).
Dia mengutarakan hal itu dalam kunjungan audiensinya ke kantor Harian SIB Medan, yang diterima Sekretaris Redaksi Manapar VT Manullang (mewakili Pemimpin Umum/Pemred DR GM Panggabean) bersama Kepala Divisi Ekonomi & Bisnis Drs Ads Franse Sihombing dan wartawan Wilfried Sinaga SH. Sofyan Tan bersama Nelly Armayanti disertai tim-nya: Kaman Ginting, Takkel Boestami GSH dan Arifin. Di sela-sela audiensi, Sofyan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Damai Sejahtera (PDS) Kota Medan itu, menegaskan Harian SIB merupakan media yang pertama mereka kunjungi menjelang Pilkada Kota Medan 2010.
Selain memperkenalkan diri lebih dekat dengan presentasi profil sebagai calon walikota bersama pasangannya Nelly Armayanti sebagai calon wakil walikota, pasangan No. 10 dengan motto: ‘Maju untuk Perubahan’ atau ‘Kita juga Bisa’ itu, juga memaparkan ringkasan visi-misi atau konsep kerja yang akan ditawarkan kepada masyarakat Kota Medan selaku para calon pemilihnya. Sementara Budiman Nadapdap dari PDIP yang merupakan kordinator Tim Sukses pasangan itu.
Beberapa konsep yang ditawarkan itu adalah tindak rayonisasi sektor pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah kejuruan atau khusus di wilayah atau kawasan yang berpotensi spesifik. Dia mencontohkan kawasan Medan Utara yang sarat dengan sektor industri, idealnya harus dominan dengan pembangunan sekolah kejuruan bidang industri atau semacamnya. Sehingga, kelak kawasan itu kemudian cepat berkembang sebagai kawasan atau kota satelit, yang perkembangannya akan setara dengan kondisi kota yang baru mekar tanpa harus pemekaran.
Konsep lainnya adalah tindak mengatasi kemacetan lalu lintas yang sejalan dengan penataan ulang sistem parkir kendaraan di seputar kota Medan. Misalnya, dengan upaya memfungsikan kembali rel-rel kereta api yang ada di seputar kota untuk mengoperasikan kembali armada kereta api lokal lintas dalam kota Medan. Sofyan yang juga Ketua Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) itu mencontohkan, hanya dengan Rp 2.000-Rp 3.000 untuk ongkos naik kereta api, warga kota Medan sudah bisa menempuh berbagai tujuan yang terintegrasi di seputar kota Medan, sementara kalau naik armada angkutan kota (Angkot) selama ini, warga harus mengeluarkan rata-rata Rp 9.000 per hari karena harus menempuh jarak dengan rata-rata tiga kali ganti armada angkutan.
“Dari aspek sosial, bisa saja hal ini akan mengundang konflik bila terjadi semacam protes kalangan operator atau pengusaha angkutan kota. Tapi dengan pola sosialisasi terpadu kita akan tegaskan bahwa tindakan ini bukan untuk mematikan lahan atau bisnis angkutan, melainkan untuk tidak menambahi armada yang sudah ada. Jadi, kemacetan dengan padatnya armada bisa dihindari, masalah parkir teratasi dan kebutuhan masyarakat akan jasa angkutan yang integral juga akan terpenuhi. Soal potensi konflik yang selalu muncul bila ada kebijakan baru, itu kan hal biasa.
Hal terpenting kan bagaimana kita mampu mengatasi (managemen) konflik itu selaku pimpinan. Tapi yang jelas, dalam setiap menetapkan kebijakan saya, atau kami (dengan pasangannya-Red.) akan memastikan untuk tidak terjebak atau terlibat dalam segala bentuk praktek korupsi, termasuk dalam pembenahan 56 pasar tradisional yang berpotensi memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) antara Rp 600 miliar hingga Rp 800 miliar per tahun nantinya. Lagi pula, di antara 10 pasang kandidat calon walikota dan wakil walikota 2010-2015 ini, saya satu-satunya calon yang tak punya famili di kalangan polisi atau KPK dsb. Sehingga kalau ada apa-apa atau korupsi, saya pasti langsung digari” katanya sembari memperagakan kedua tangannya berdempet (bagai diborgol).
Pasangan nomor 10 mengusung delapan konsep untuk mewujudkan Kota Medan yang tertata, Manusiawi, Sejahtera dan Modern, yaitu: (1) Pembangunan kota yang berkelanjutan yang berorientasi sosial dan berpihak pada kaum miskin (misalnya pengadaan taman bermain anak-anak, dsb). (2). Penyediaan lapangan kerja dan berusaha bagi warga kota. (3). Jalinan dan jaminan akses warga kota ke sumber pembiayaan ekonomi. (4). Pendidikan dan kesehatan yang terjangkau kaum ekonomi lemah. (5). Kesetaraan gender dalam pembangunan dan pemerintahan kota. (6). Pelibatan warga dalam pembangunan kota. (7). Pelayanan publik (KTP, Askes dsb) yang mudah, murah dan cepat, dan (8). Tata pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan bebas kolusi-korupsi-nepotisme (KKN). (M9/d)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar